Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta Komite Olimpiade Indonesia (KOI) didesak untuk membubarkan Indonesia Pingpong League (IPL).
- Raih Banyak Medali di PON XX Papua, Atlet Malang Disambut Bupati Malang
- Kakek di Jember Ikut Tajemtra Tempuh 30 Kilometer, Ada yang Sudah Ikut 35 Kali
- Skuat Persiraja Banda Aceh EPA U18 Tunjuk Yono Rosasi Sebagai Pelatih Kepala
Menurut Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB PTMSI) yang dipimpin Peter Layardi Lay saat menggerebek kantor Kemenpora mengatakan, IPL dianggap sebagai bentuk dualisme dan ancaman terhadap eksistensi pembinaan tenis meja nasional itu.
Bukan itu saja keberadaannya malah memperkeruh masalah, bahkan Kemenpora bikin blunder dengan membentuk organisasi baru seperti Indonesia Pingpong League (IPL).
Dalam doorstop seusai pertemuan di Jakarta, Peter Layardi menegaskan bahwa keberadaan IPL yang diusulkan menjadi anggota ITTF (International Table Tennis Federation) telah menimbulkan keresahan di tubuh PB PTMSI dan seluruh pemangku kepentingan tenis meja tanah air menyebabkan atletnya sendiri tidak bisa ikut dalam Seleknas tersebut. Ini yang akan menjadi masalah untuk prestasi tenis meja
“Salah satu hal yang membuat kami teman-teman risau adalah diusulkannya IPL menjadi anggota ITTF,” ujar Peter tanpa mengumpulkan para PB dan Pengprov.
Ia juga menyoroti penyelenggaraan Piala Menpora yang dianggap sebagai turnamen terbuka, namun diwarnai pemanggilan atlet untuk pelatnas tanpa kejelasan arah program. PB PTMSI mempertanyakan tujuan pelatnas tersebut, apakah benar-benar disiapkan untuk SEA Games 2025.
“Tiba-tiba diadakan panggilan untuk pelatnas tenis meja. Kalau pelatnas kan harus ada tujuan. Apakah ini pelatnas menuju SEA Games? Itu yang kami ingin tahu,” jelasnya.
Peter Layardi menekankan bahwa PB PTMSI adalah organisasi sah yang telah diakui Mahkamah Agung, dengan kepengurusan yang tersebar di 38 provinsi dan hampir 400 kabupaten/kota.
“Kami adalah organisasi yang sah secara aturan, organisasi dan juga sudah diuji di pengadilan. Kami akan membawa SK dari seluruh 38 provinsi,” tegasnya.
Ia bahkan menyebut langkah Kemenpora sebagai bentuk kesalahan besar yang justru memperparah konflik.
“Kalau menurut saya, salah. Blunder itu. Ini adalah upaya untuk menghancurkan tenis meja,” ungkap Peter dengan nada kecewa.
PB PTMSI juga berencana langsung menyampaikan keresahan tersebut ke KOI, dan mempertanyakan apakah NOC mampu menyelesaikan polemik organisasi ini bahkan menambahkan masalah.
“Kita akan menyampaikan keresahan teman-teman. Apakah NOC ini mampu nggak membubarkan ini? Mau diapain nih? 38 provinsi dan 400 kabupaten/kota, jumlah pengurusnya saja berapa ribu?” katanya.
Meski demikian, Peter menegaskan pihaknya akan tetap bersikap santun dan mengedepankan komunikasi yang baik, namun tetap berkomitmen penuh menjalankan mandat dari daerah.
“Selama saya menjabat sebagai Ketua Umum dan SK saya masih berlaku, saya tetap lakukan pembinaan. Itu tugas yang diberikan oleh teman-teman PENGPROV,” tutupnya.
Kisruh dualisme dalam dunia tenis meja Indonesia kini kembali mencuat ke permukaan. PB PTMSI menegaskan bahwa perjuangan ini bukan semata soal kepentingan organisasi, melainkan demi menjaga marwah olahraga nasional dan masa depan para atlet yang selama ini dibina dengan serius. Pemerintah dan pihak terkait pun didesak untuk segera mengambil langkah tegas agar tidak semakin memperkeruh situasi dan menciptakan ketidakpastian dalam pembinaan olahraga di Tanah Air
